Program Makan Bergizi Gratis Belum Merata di Bangka Barat, Sekda Gelar Rapat Evaluasi
Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal di seluruh kecamatan.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Barat M. Soleh di Ruang OR I Setda Pemkab Bangka Barat, Rabu (8/10/2025).
Ditemukan Sejumlah Kendala di Lapangan
Dalam rapat evaluasi tersebut, sejumlah temuan muncul terkait pelaksanaan program MBG, di antaranya lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai titik koordinat, data penerima belum valid, belum adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga menu makanan yang kurang variatif.
baca juga : Mobil Pajero Ngebut Tabrak Tiang Listrik hingga Patah
Menanggapi hal itu, Sekda M. Soleh menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama Satuan Tugas MBG telah melakukan langkah korektif untuk memastikan seluruh permasalahan segera ditangani.
“Fiktif itu mungkin data lama, sekarang sudah semua terdata di Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk variasi menu juga sudah kami evaluasi agar anak-anak tidak bosan,” ujar M. Soleh kepada Bangkapos.com di kantor bupati.
Baru Satu Kecamatan Jalankan MBG
Soleh menjelaskan, hingga kini dapur SPPG yang beroperasi baru satu unit di Kecamatan Kelapa, sementara kecamatan lain masih dalam tahap persiapan.
“Kami siap mendukung penuh kebijakan BGN agar pelaksanaan MBG berjalan baik. Pemerintah daerah melalui Satgas terus memantau sejauh mana kesiapan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dapur yang melayani MBG harus memenuhi standar kelayakan dari BGN, termasuk sertifikasi laik higiene sanitasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat.
“Setiap dapur wajib memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Kita targetkan semua dapur segera mendapat sertifikat tersebut,” tegasnya.
Kedisiplinan dan Kelayakan Jadi Fokus Utama
Sekda Bangka Barat juga mengingatkan agar seluruh petugas dapur memperhatikan kedisiplinan waktu memasak dan distribusi makanan.
“Kita imbau agar memasak dilakukan sesuai waktu yang tepat, jangan tengah malam, dan distribusi harus sesuai jadwal. Program MBG ini sangat tergantung pada kesiapan BGN dan petugas ahli gizi di lapangan,” kata Soleh.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan MBG, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pengawasan.
Rincian Pelaksanaan MBG di Bangka Barat
Berdasarkan data Pemkab Bangka Barat, program MBG baru berjalan di Kecamatan Kelapa dengan cakupan 22 satuan pendidikan dan total 3.195 siswa penerima manfaat.
Program ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dijalankan melalui satu dapur mitra penyedia MBG yang berlokasi di Kecamatan Kelapa.
Adapun rincian satuan pendidikan penerima program meliputi:
-
4 PAUD
-
4 TK
-
2 MI
-
6 SD
-
2 SMP
-
1 MTs
-
2 SMA
Sementara itu, kecamatan lain seperti Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Parittiga, dan Tempilang masih dalam tahap persiapan pembangunan dapur MBG.
Harapan Pemerintah Daerah
Sekda M. Soleh menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pemerataan pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Bangka Barat.
“Harapan kami, seluruh kecamatan segera bisa melaksanakan program MBG ini. Kami ingin anak-anak sekolah di Bangka Barat mendapatkan asupan gizi yang baik, karena ini bagian dari investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia,” ujarnya.
baca juga : Dinas Pangan dan Pertanian Pangkalpinang Pastikan Pangan SPPG Aman,
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Bangka Barat akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan pelaksanaan program sesuai standar nasional.
Tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG merupakan inisiatif nasional dari pemerintah pusat untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.
Program ini bertujuan menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta mendukung terciptanya generasi Indonesia emas tahun 2045.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menjadi salah satu daerah penerima program pada tahap awal implementasi di Provinsi Bangka Belitung.
