Folder Berita Bangka Belitung – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengingatkan para pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 untuk tidak menggunakan dana bantuan untuk aktivitas negatif, seperti judi online, game, atau pembelian rokok.
Peringatan ini disampaikan oleh Asisten III Pemprov Babel, Ahmad Yani, dalam keterangannya di Pangkalpinang, Minggu (6/7/2025). Ia menekankan pentingnya penggunaan dana BSU sesuai tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan menopang ekonomi keluarga.
“BSU ini bukan untuk beli rokok, judi online, atau game. Gunakanlah untuk kebutuhan yang produktif, karena bantuan ini bertujuan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja,” tegas Ahmad Yani.
90 Ribu Pekerja Terima BSU, Total Capai Rp54 Miliar
Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 90.126 pekerja di Babel menerima BSU dengan total anggaran mencapai Rp54,07 miliar. Penyaluran dilakukan melalui dua skema:
-
Bank Himbara: Rp39,92 miliar
-
Kantor Pos: Rp14,14 miliar
Ahmad Yani menyebutkan bahwa proses penyaluran bantuan hingga saat ini berjalan tertib, aman, dan lancar, baik melalui perbankan maupun layanan pos.
“Kami mengawal agar BSU ini tepat sasaran, jumlah, manfaat, dan bebas dari penyimpangan,” ujarnya.
Pengawasan Pemanfaatan Dana BSU Diperketat
Tak hanya mengawal distribusi, Pemprov Babel juga akan mengawasi penggunaan dana BSU oleh para penerima manfaat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar dana bantuan tidak berakhir pada aktivitas konsumtif atau bahkan ilegal.
“Kami akan bersinergi dengan instansi terkait untuk memantau implementasi di lapangan. Tujuan utamanya adalah agar bantuan ini berdampak nyata bagi kehidupan pekerja,” kata Ahmad Yani.
Pemprov Bangka Belitung Kawal Dana BSU, Larang untuk Game dan Rokok
Pemprov Babel mengimbau para pekerja agar bijak dalam membelanjakan dana BSU, dengan memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan, pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
✅ Langkah antisipasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan transparansi pelaksanaan program sosial. Melalui pengawasan ketat dan evaluasi berkala, diharapkan penyalahgunaan dana publik dapat dicegah secara efektif. Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengawas sosial agar setiap bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Upaya ini dilakukan demi memastikan bahwa manfaat program sosial benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan.
