Bangka – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan langkah besar dalam bidang pendidikan dengan merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang. Proyek strategis ini akan dimulai pada 2026 dan ditargetkan selesai pada 2027.
Pembangunan sekolah rakyat tersebut menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah pusat menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana utama pemberdayaan kelompok miskin dan rentan agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Melalui sekolah rakyat, pemerintah menghadirkan lembaga pendidikan alternatif yang juga berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Sekolah ini menargetkan pendidikan informal yang inklusif agar bisa menjangkau anak-anak dan kelompok prasejahtera yang tertinggal dari akses pendidikan formal.
Baca Juga : Belitung Bershalawat, Persatuan dan Ukhuwah Islamiyah
Sekolah tersebut nantinya akan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama di Desil I dan Desil II, untuk kembali bersekolah. Pemerintah memproyeksikan program ini sebagai jembatan penting untuk mencetak generasi muda berdaya saing sekaligus mendukung misi nasional penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2027.
Pemkot Pangkalpinang Serahkan Proposal ke Kementerian Sosial
Sebagai bentuk keseriusan, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, bersama jajaran OPD terkait telah melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial RI pada Jumat (12/9/2025). Dalam kunjungan tersebut, hadir Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Bakeuda.
Rombongan menyerahkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat kepada Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur, Alif Kamal, di Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat (Sekber). Audiensi ini menjadi langkah awal yang menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian untuk mewujudkan program pendidikan inklusif bagi masyarakat miskin.
Sekda Kota Pangkalpinang, Mie Go, menjelaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di Kelurahan Air Kepala Tujuh. Lahan tersebut sudah sesuai dengan prototipe ideal pembangunan yang ditetapkan Kementerian PUPR.
“Kami berharap pembangunan dapat terealisasi mulai tahun 2026 hingga 2027. Ini merupakan bentuk keseriusan Pemkot Pangkalpinang dalam mendukung program nasional, sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat prasejahtera,” ujar Mie Go kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).
Sekolah Rakyat Lengkap dengan Jenjang SD, SMP, hingga SMA
Program Sekolah Rakyat Pangkalpinang dirancang lengkap mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fokus utamanya adalah memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang tidak pernah bersekolah maupun mereka yang putus sekolah.
Baca Juga : Modus Baru Pengedar Narkoba di Mentok Terbongkar
Dengan hadirnya sekolah ini, anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga keterampilan berbasis lokal yang bisa meningkatkan kemandirian. Pemerintah menyusun kurikulum agar selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga lulusan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga siap menghadapi tantangan ekonomi.
Langkah Strategis Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Program Sekolah Rakyat di Pangkalpinang menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menjawab tantangan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pemerintah pusat menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem pada 2027, dan menempatkan pendidikan sebagai kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi.
Melalui Sekolah Rakyat, Pemkot Pangkalpinang berharap dapat melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu memperbaiki kondisi sosial-ekonomi keluarga mereka. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghadirkan solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dalam pembangunan manusia.
Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pusat
Pembangunan Sekolah Rakyat di Pangkalpinang tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah Kota menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian, lembaga, dunia usaha, maupun masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR menargetkan pembangunan selesai pada 2027, dengan dukungan penuh sebagai kunci sukses.
“Sekolah Rakyat adalah langkah nyata menuju keadilan sosial. Pendidikan yang inklusif akan membuka jalan keluar dari kemiskinan, sekaligus memastikan setiap anak Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk meraih masa depan,” tutup Mie Go.
